Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga dan ketidakpastian global. Kabar baiknya, pencairan BSU berlangsung mulai pekan ini.

Pemerintah Percepat Penyaluran Dana

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat proses distribusi bantuan. Mereka berkoordinasi langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan agar verifikasi data penerima berlangsung cepat dan akurat. Tujuannya jelas: memastikan hanya pekerja yang benar-benar memenuhi syarat yang menerima bantuan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin bantuan ini terlambat. “Kami mendorong pencairan dilakukan pekan ini agar pekerja dapat segera memanfaatkannya,” tegasnya dalam konferensi pers, Senin (3/6).

Syarat Penerima BSU 2025

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi penerima BSU. Tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis menerima bantuan. Berikut kriteria utamanya:

1. Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Maret 2025.

2. Memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

3. Bukan penerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BLT BBM.

4. Memiliki rekening bank yang masih aktif.

Dengan menetapkan kriteria tersebut, Kemnaker berupaya menjaga ketepatan sasaran program. Pemerintah juga terus memverifikasi ulang agar bantuan tidak tumpang tindih.

Cara Cek Nama Penerima BSU

Pekerja bisa langsung mengecek status penerima BSU melalui dua metode. Pertama, melalui situs resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. Kedua, melalui aplikasi BPJSTKU. Berikut langkah-langkahnya:

Melalui Situs Kemnaker:

1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id.

2. Login atau daftar akun jika belum memiliki.

3. Lengkapi profil dengan NIK, nama lengkap, dan nomor kontak.

4. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan status penerimaan BSU.

Melalui Aplikasi BPJSTKU:

1. Unduh aplikasi BPJSTKU di Play Store atau App Store.

2. Login menggunakan email dan password.

3. Klik menu Bantuan Subsidi Upah.

4. Aplikasi akan menampilkan status keikutsertaan dan kelayakan.

Proses pengecekan berlangsung cepat. Pekerja hanya perlu melengkapi data pribadi secara benar. Jika belum terdaftar sebagai penerima, sistem akan memberikan notifikasi agar pengguna tidak bingung.

Dana Disalurkan ke Rekening Aktif

Setelah Kemnaker menyetujui data penerima, dana langsung masuk ke rekening masing-masing pekerja. Pemerintah tidak menggunakan pihak ketiga dalam distribusi dana. Tujuannya untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau pungutan liar.

Bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan bank Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN untuk pembukaan rekening kolektif. Proses ini dilakukan secara gratis dan difasilitasi langsung oleh perusahaan tempat pekerja bekerja.

Dampak Positif bagi Pekerja

Penerimaan BSU memberikan dampak langsung bagi daya beli pekerja. Banyak buruh sektor informal dan manufaktur mengaku terbantu dengan bantuan tunai tersebut. Uang tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan pokok seperti sembako, transportasi, dan pembayaran utang kecil.

Salah satu pekerja garmen di Bekasi, Lina, menyambut baik pencairan BSU. “Alhamdulillah, saya bisa beli beras dan bayar listrik. Walau nilainya tidak besar, tapi sangat membantu,” katanya.

Dengan bantuan tersebut, pemerintah berharap roda konsumsi rumah tangga tetap berputar dan tidak tertekan oleh inflasi.

Pemerintah Minta Pengawasan Ketat

Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga mendorong transparansi. Kemnaker menggandeng Inspektorat Jenderal dan Ombudsman untuk memantau jalannya program. Mereka juga membuka kanal pengaduan di situs resmi BSU bagi pekerja yang merasa layak tapi belum menerima bantuan.

“Kalau ada kecurigaan atau data tidak sesuai, segera laporkan. Kami tindaklanjuti dalam waktu 3×24 jam,” ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program. Mereka ingin membangun kepercayaan publik terhadap bantuan sosial berbasis data.

Perusahaan Wajib Kooperatif

Di sisi lain, pemerintah juga meminta perusahaan agar mendukung proses verifikasi. Mereka perlu memastikan bahwa seluruh pekerja memiliki NIK, rekening aktif, dan data gaji yang valid. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang menghambat proses.

“Perusahaan jangan sembunyikan data. Kami butuh kerja sama penuh untuk kelancaran program ini,” tegas Menteri Ida.

Beberapa perusahaan besar sudah merespons positif dan menggelar sosialisasi internal. Mereka mengarahkan HRD untuk membantu para pekerja mengakses informasi BSU.

Harapan Program Berlanjut

Melihat respons positif dari pekerja, pemerintah mulai mempertimbangkan keberlanjutan BSU untuk masa mendatang. Namun, mereka menekankan bahwa keberlanjutan program bergantung pada kondisi fiskal negara dan prioritas pembangunan.

Jika penerimaan pajak membaik dan tekanan global mereda, bukan tidak mungkin BSU kembali muncul pada 2026. Namun untuk saat ini, pemerintah fokus menuntaskan distribusi 2025 terlebih dahulu.

Penutup: Wujud Kepedulian Negara untuk Pekerja

BSU BPJS Ketenagakerjaan kembali hadir sebagai wujud nyata perhatian negara terhadap rakyat pekerja. Dengan proses pencairan yang cepat, transparan, dan berbasis data, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Selama pekerja aktif memantau status dan melaporkan masalah secara tepat, program ini berpotensi memberi dampak positif yang berkelanjutan.

Jika kamu butuh artikel ini dalam bentuk ringkasan berita, infografis, atau narasi video pendek, saya siap bantu ubah formatnya sesuai kebutuhanmu.

Baca Juga: Soal Tambang di Raja Ampat: Semua Pihak Diminta Terbuka