Raja Ampat, permata laut Papua, kembali terguncang rencana tambang yang memicu gelombang kritik dari berbagai penjuru. Aktivitas eksplorasi di wilayah yang kaya keanekaragaman hayati ini menuai pro dan kontra. Pemerintah daerah, investor, aktivis lingkungan, dan warga lokal kini berada dalam pusaran perdebatan.

Setiap pihak menyuarakan pendapat. Namun, alih-alih terbuka terhadap masukan, beberapa oknum memilih membungkam kritik. Padahal, transparansi dan diskusi sehat sangat dibutuhkan. Menyikapi situasi ini, banyak pihak mendesak semua aktor—baik pemerintah maupun perusahaan—untuk tidak antikritik dan bersedia berdialog secara jujur.

Kritik Menguat: Suara dari Akar Rumput

Warga pesisir, nelayan, dan tokoh adat menyuarakan penolakan dengan lantang. Mereka merasa keputusan membuka tambang di wilayah Raja Ampat mengabaikan suara masyarakat lokal. Padahal, merekalah yang hidup berdampingan dengan alam, menjaga laut dan hutan sejak lama.

Sejumlah komunitas adat menyelenggarakan pertemuan terbuka. Mereka mengungkap kekhawatiran soal kerusakan ekosistem, pencemaran laut, dan hilangnya mata pencaharian. Para pemuda lokal pun memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran nasional.

Di sisi lain, aktivis lingkungan menggencarkan kampanye penolakan. Mereka membawa fakta ilmiah, data lapangan, serta kajian ekologis untuk mendesak penghentian proyek. Mereka juga menuntut agar semua proses dilakukan secara terbuka dan partisipatif, tanpa tekanan atau pembungkaman.

Pemerintah Harus Mendengar, Bukan Menolak Kritik

Sayangnya, beberapa pejabat justru menunjukkan sikap defensif. Mereka menuding kritik sebagai bentuk provokasi, bahkan mengancam balik. Sikap seperti ini memperkeruh suasana. Sebaliknya, pemerintah seharusnya mendengar dengan cermat dan menjawab pertanyaan publik secara terbuka.

Kritik bukan ancaman. Sebaliknya, kritik menjadi alarm dini yang membantu memperbaiki arah kebijakan. Ketika publik mempertanyakan keputusan tambang, hal itu mencerminkan kepedulian, bukan permusuhan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog, bukan menutup telinga.

Selain itu, proses perizinan dan pengambilan keputusan harus bisa diawasi secara transparan. Semua dokumen, peta wilayah kerja, serta kajian dampak lingkungan seharusnya dipublikasikan. Publik memiliki hak untuk tahu, apalagi jika keputusan tersebut menyangkut ruang hidup mereka.

Perusahaan Wajib Bertanggung Jawab

Di tengah sorotan publik, pihak perusahaan tambang tidak boleh bersembunyi. Mereka perlu menjelaskan rencana kerja, target produksi, serta upaya perlindungan lingkungan. Tidak cukup hanya menampilkan jargon “ramah lingkungan” tanpa komitmen yang konkret.

Beberapa perusahaan memilih bungkam. Bahkan, ada yang menghindari pertemuan dengan warga. Sikap seperti ini justru memicu kecurigaan dan ketegangan. Jika perusahaan ingin dipercaya, mereka harus merangkul komunitas lokal, bukan hanya mengejar keuntungan.

Selain itu, mereka wajib menyiapkan solusi jika proyek mereka menimbulkan dampak negatif. Ganti rugi, pemulihan lingkungan, serta pengawasan ketat harus menjadi bagian dari rencana kerja. Tanpa tanggung jawab sosial, kehadiran perusahaan hanya akan memperburuk situasi.

Raja Ampat Tak Bisa Dikompromikan

Raja Ampat bukan sembarang wilayah. Kawasan ini menyimpan lebih dari 75% spesies karang dunia. Lautnya menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan, penyu, dan biota langka lainnya. Wisatawan mancanegara datang bukan untuk melihat tambang, melainkan menyelam di antara terumbu karang yang masih utuh.

Maka, membuka tambang di wilayah ini berarti mempertaruhkan warisan dunia. Jika kerusakan terjadi, kita tidak hanya kehilangan potensi ekowisata bernilai triliunan, tetapi juga merusak keseimbangan ekologi global. Kerusakan itu bisa permanen, dan tidak ada teknologi yang mampu memulihkannya secara utuh.

Selain itu, Raja Ampat merupakan ruang sakral bagi masyarakat adat. Hutan, bukit, dan laut bukan hanya tempat mencari nafkah, melainkan juga bagian dari identitas budaya. Mengubah lanskap dengan tambang berarti merusak nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur.

Solusi Ada Jika Semua Pihak Mau Terbuka

Perdebatan soal tambang di Raja Ampat bisa berujung positif jika semua pihak bersedia terbuka. Dialog lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah, perusahaan, akademisi, tokoh adat, dan aktivis bisa duduk bersama membahas solusi terbaik.

Misalnya, alih-alih menambang, pemerintah bisa mendorong pengembangan ekonomi biru berbasis konservasi. Pelatihan masyarakat dalam bidang ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan teknologi hijau bisa membuka lapangan kerja tanpa merusak alam.

Perusahaan pun bisa mengalihkan investasinya ke proyek hijau. Mereka dapat membangun pusat riset kelautan, mendukung restorasi ekosistem, atau mendanai pendidikan lingkungan. Langkah ini tidak hanya mengurangi konflik sosial, tetapi juga menciptakan citra perusahaan yang lebih bertanggung jawab.

Kesimpulan: Dengarkan Suara, Bukan Bungkam

Kritik terhadap tambang di Raja Ampat mencerminkan kecintaan masyarakat terhadap alam dan masa depan. Menolak kritik sama saja dengan menolak perbaikan. Semua pihak—baik pemerintah maupun swasta—harus bersikap dewasa dan bijak.

Jika semua pihak bersikeras pada kepentingan masing-masing tanpa ruang diskusi, konflik akan terus berlanjut. Namun, jika semua membuka hati dan pikiran, maka masa depan Raja Ampat masih bisa kita selamatkan bersama.

Raja Ampat bukan milik satu generasi. Ia milik semua orang, dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Sudah saatnya kita menempatkan keberlanjutan di atas kepentingan sesaat. Jangan jadikan tambang sebagai warisan, jadikan kelestarian sebagai kenangan indah yang tak lekang oleh zaman.

Baca Juga: Pelantikan Paus Leon XIV di Vatikan: Awal Baru Kepemimpinan Gereja Katolik